Komisi V
Kamis, 04 Desember 2025
Raker dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
• Kementerian PKP wajib tingkatkan pengendalian internal dan tata kelola anggaran untuk cegah temuan berulang BPK RI.
• Kementerian PKP juga harus tingkatkan transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi keuangan.
• Program BSPS akan dialokasikan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.
• Realisasi Program BSPS dipercepat, dimulai Mei 2026, dengan usulan data paling lambat akhir Januari 2026.
• Percepatan penanganan rumah rusak akibat bencana alam.
• Evaluasi data teknis dan persyaratan BSPS untuk disabilitas, lansia, dan miskin ekstrem.
• Rekrutmen Tenaga Pendamping BSPS didasarkan kompetensi, integritas, komitmen, dan diutamakan dari masyarakat setempat.
• Komisi V mendukung Kementerian PKP menyesuaikan regulasi terkait daerah terdampak bencana.
Lihat rapat lainnya
Lihat semua
24 Jun
2026
Komisi V
Terbuka
Lapsing RDP dengan Sestama BMKG dan Sestama BNPP/Basarnas
24 Jun
2026
Komisi V
Terbuka
Lapsing RDP dengan Eselon I Kementerian Transmigrasi
24 Jun
2026
Komisi V
Terbuka
Lapsing RDP dengan Eselon I Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
24 Jun
2026
Komisi VI
Terbuka
Lapsing RDP dengan PT PELNI, PT ASDP Indonesia, dll
24 Jun
2026
Komisi VI
Terbuka
Lapsing RDP dengan PT Telkomsel Indonesia (Persero) dan subholdingnya
24 Jun
2026
Komisi X
Terbuka
Lapsing RDPU Panja SPMB dengan Akademisi dan Pengamat Pendidikan
24 Jun
2026
Komisi X
Terbuka
Lapsing RDP Panja SPMB dengan Rektor Perguruan Tinggi
23 Jun
2026
Komisi VI
Terbuka
Lapsing RDPU Panja Pembahasan RUU Perkoperasian
23 Jun
2026
Komisi VIII
Terbuka
RDP dengan Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji
23 Jun
2026
Komisi X
Terbuka
Lapsing RDP dengan Sekjen Kemendikdasmen RI, Kemdiktisaintek RI, dll
