Komisi V
Kamis, 04 Desember 2025
Raker dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
• Kementerian PKP wajib tingkatkan pengendalian internal dan tata kelola anggaran untuk cegah temuan berulang BPK RI.
• Kementerian PKP juga harus tingkatkan transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi keuangan.
• Program BSPS akan dialokasikan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.
• Realisasi Program BSPS dipercepat, dimulai Mei 2026, dengan usulan data paling lambat akhir Januari 2026.
• Percepatan penanganan rumah rusak akibat bencana alam.
• Evaluasi data teknis dan persyaratan BSPS untuk disabilitas, lansia, dan miskin ekstrem.
• Rekrutmen Tenaga Pendamping BSPS didasarkan kompetensi, integritas, komitmen, dan diutamakan dari masyarakat setempat.
• Komisi V mendukung Kementerian PKP menyesuaikan regulasi terkait daerah terdampak bencana.
Lihat rapat lainnya
Lihat semua
8 Mei
2026
Komisi VII
Tertutup
RDP Panja RUU tentang Kawasan Industri dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI
15 Apr
2026
Komisi IV
Terbuka
Lapsing Raker dengan Menteri Kehutanan
15 Apr
2026
Komisi VIII
Tertutup
Rapat Koordinasi Kunker Reses dengan Badan Penghubung Provinsi dan Mitra Kerja
15 Apr
2026
Komisi IX
Terbuka
Raker dengan Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, dll
14 Apr
2026
Komisi III
Terbuka
Lapsing RDP dan RDPU dengan Sekda Provisi DKI Jakarta, Kepala BPN DKI Jakarta, dll
14 Apr
2026
Komisi IV
Terbuka
Lapsing Raker dengan Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dll
14 Apr
2026
Komisi VIII
Terbuka
Raker dengan Menteri Haji dan Umrah RI dan RDP dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
14 Apr
2026
Komisi XIII
Terbuka
Lapsing RDPU dengan Indonesian Diaspora Network Global
13 Apr
2026
Komisi II
Terbuka
Raker dan RDP dengan Kemendagri
13 Apr
2026
Komisi XIII
Terbuka
Lapsing RDP dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
