• Kementerian PKP wajib tingkatkan pengendalian internal dan tata kelola anggaran untuk cegah temuan berulang BPK RI.

• Kementerian PKP juga harus tingkatkan transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi keuangan.

• Program BSPS akan dialokasikan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.

• Realisasi Program BSPS dipercepat, dimulai Mei 2026, dengan usulan data paling lambat akhir Januari 2026.

• Percepatan penanganan rumah rusak akibat bencana alam.

• Evaluasi data teknis dan persyaratan BSPS untuk disabilitas, lansia, dan miskin ekstrem.

• Rekrutmen Tenaga Pendamping BSPS didasarkan kompetensi, integritas, komitmen, dan diutamakan dari masyarakat setempat.

• Komisi V mendukung Kementerian PKP menyesuaikan regulasi terkait daerah terdampak bencana.