Komisi V
Kamis, 04 Desember 2025
Raker dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
• Kementerian PKP wajib tingkatkan pengendalian internal dan tata kelola anggaran untuk cegah temuan berulang BPK RI.
• Kementerian PKP juga harus tingkatkan transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi keuangan.
• Program BSPS akan dialokasikan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.
• Realisasi Program BSPS dipercepat, dimulai Mei 2026, dengan usulan data paling lambat akhir Januari 2026.
• Percepatan penanganan rumah rusak akibat bencana alam.
• Evaluasi data teknis dan persyaratan BSPS untuk disabilitas, lansia, dan miskin ekstrem.
• Rekrutmen Tenaga Pendamping BSPS didasarkan kompetensi, integritas, komitmen, dan diutamakan dari masyarakat setempat.
• Komisi V mendukung Kementerian PKP menyesuaikan regulasi terkait daerah terdampak bencana.
18 Feb
2026
Komisi V
Terbuka
Lapsing Raker dengan Menteri Perhubungan
18 Feb
2026
Komisi VI
Tertutup
Lapsing dengan PT BRI (Persero) dan PT Bank Mandiri (Persero)
18 Feb
2026
Komisi X
Tertutup
Lapsing Rapat Intern Panja Pelestarian Cagar Budaya
18 Feb
2026
Komisi X
Tertutup
Lapsing Rapat Intern
18 Feb
2026
Komisi X
Tertutup
Lapsing Raker dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI--18 Februari 2026
18 Feb
2026
Komisi X
Tertutup
Lapsing RDP Komisi X
11 Feb
2026
Komisi VI
Tertutup
Lapsing RDP dengan PT LEN Industri (Persero)/DEFEND ID dan Subholding
11 Feb
2026
Komisi VI
Terbuka
Lapsing RDP dengan PT Pertamina (Persero) dan Subholding
11 Feb
2026
Komisi VIII
Tertutup
Lapsing RDPU dengan Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Datar
11 Feb
2026
Komisi VIII
Tertutup
Lapsing Rapat Koordinasi Kunker Reses dengan Badan Penghubung Provinsi dan Mitra Kerja
