Komisi V
Kamis, 04 Desember 2025
Raker dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
• Kementerian PKP wajib tingkatkan pengendalian internal dan tata kelola anggaran untuk cegah temuan berulang BPK RI.
• Kementerian PKP juga harus tingkatkan transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi keuangan.
• Program BSPS akan dialokasikan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.
• Realisasi Program BSPS dipercepat, dimulai Mei 2026, dengan usulan data paling lambat akhir Januari 2026.
• Percepatan penanganan rumah rusak akibat bencana alam.
• Evaluasi data teknis dan persyaratan BSPS untuk disabilitas, lansia, dan miskin ekstrem.
• Rekrutmen Tenaga Pendamping BSPS didasarkan kompetensi, integritas, komitmen, dan diutamakan dari masyarakat setempat.
• Komisi V mendukung Kementerian PKP menyesuaikan regulasi terkait daerah terdampak bencana.
8 Des
2025
Komisi V
Terbuka
Lapsing Raker RDP dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BMKG dan Kepala BNPP/Basarnas
8 Des
2025
Komisi X
Tertutup
Raker dengan Kemdiktisaintek RI dan Kepala BRIN RI
8 Des
2025
Komisi X
Tertutup
Raker dengan Mendikdasmen
8 Des
2025
Komisi X
Terbuka
RDPU LPTKNI dan P3N Lemhanas RI
8 Des
2025
Komisi X
Tertutup
RDP dengan Kepala BKD DPR RI
4 Des
2025
Komisi IV
Terbuka
Raker dengan Menteri Kehutanan
3 Des
2025
Komisi XI
Terbuka
Raker dengan Ketua DK OJK dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
2 Des
2025
Komisi XIII
Terbuka
RDP dan RDPU dengan LPSK, Komnas Perempuan dan KPAI
2 Des
2025
Komisi VI
Terbuka
RDPU dengan Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia (APPBI), Pedagang Pakaian Bekas Dan Makanan Gede Bage, Paguyuban Konsumen Apartemen Grand Pakubuwono Terrace, Firza Rizqi Dkk, Dian Kartoma
26 Nov
2025
Komisi IX
Terbuka
Rapat Panja Jaminan Kesehatan Nasional dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan
Raker dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
