• Komisi V DPR RI mendukung kebijakan pemerintah terkait kelancaran Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, fokus pada keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan pelayanan prima transportasi.

• Mitra kerja diwajibkan mempercepat perbaikan tanggap darurat infrastruktur dan transportasi di lokasi bencana alam.

• Sepakat meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar K/L, pemda, dan stakeholder untuk operasi Natal 2025 & Tahun Baru 2026.

• Melakukan pemeriksaan menyeluruh (ramp check) sarana & prasarana transportasi darat, laut, udara, sungai, dan kereta api, termasuk fasilitas keselamatan.

• Mengoptimalkan pengawasan harga tiket, manajemen keterlambatan, dan ketepatan waktu serta digitalisasi tiket penyeberangan.

• Menerapkan rekayasa lalu lintas pada titik kemacetan, kawasan wisata, daerah rawan kecelakaan, dan menyediakan buffer zone saat puncak pergerakan.

• Menertibkan truk ODOL, parkir di bahu jalan, naik turun penumpang di luar terminal, bangunan liar, dan pasar tumpah.

• Memenuhi SPM dan mempercepat preservasi jalan tol/nasional, menghentikan sementara konstruksi, serta menyiapkan tim tanggap darurat bencana.

• Meningkatkan diseminasi informasi cuaca, iklim, gempa, dan siklon tropis kepada K/L, operator, masyarakat, dan stakeholder secara cepat dan akurat.

• Memastikan kesiapan personel dan peralatan untuk kesiapsiagaan serta waktu respons cepat dalam penanganan kecelakaan dan bencana alam.

• Mengedepankan pelayanan ramah dan humanis, terutama bagi lansia, disabilitas, ibu hamil, dan anak.

• Melakukan pemeriksaan kesehatan untuk supir, kapten kapal, pilot, dan masinis.

• Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR dan Kemenhub segera menyusun masterplan pembangunan infrastruktur dan transportasi untuk mengatasi kemacetan.