• Komisi X DPR RI mendukung penambahan anggaran wajib belajar 13 tahun, menekankan alokasi tepat sasaran untuk mutu layanan, pemerataan akses, dan perbaikan fasilitas pendidikan.

• Komisi X DPR RI mendorong keberlanjutan revitalisasi satuan pendidikan guna peningkatan mutu layanan, disertai evaluasi pelaksanaan secara berkala.

• Komisi X DPR RI mengapresiasi TKA, menekankan penguatan sosialisasi, pemahaman, simulasi, sarana/prasarana, penyesuaian soal daerah, dan pelibatan guru daerah dalam penyusunan soal.

• Komisi X DPR RI mendorong Kemendikdasmen RI meninjau kebijakan sistem karier guru, memperkuat pola pengangkatan, penjenjangan, penempatan, purna tugas, serta memastikan penilaian kinerja transparan.

• Komisi X DPR RI menyampaikan surat aspirasi dan pengaduan masyarakat bidang Pendidikan Dasar dan Menengah untuk dipelajari, ditindaklanjuti, dan dilaporkan berkala.

• Kemendikdasmen RI akan menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Komisi X DPR RI paling lambat tanggal 8 Desember 2025.