• Komisi XIII mendorong Kemenkumham RI memastikan TGPF bekerja independen, objektif, dan transparan terkait dugaan pelanggaran HAM di konsesi PT Toba Pulp Lestari.

• TGPF didorong untuk melaporkan perkembangan investigasi secara berkala, sistematis, dan berbasis data, mencakup kemajuan, temuan, hambatan, serta proyeksi tindak lanjut.

• PT Toba Pulp Lestari didorong memberikan akses penuh kepada TGPF untuk kelengkapan data dokumen, lokasi operasional, area konsesi, peta konflik, dan data relevan lainnya.

• PT Toba Pulp Lestari didorong mengambil inisiatif perbaikan konkret, terukur, selaras prinsip Bisnis & HAM, sebagai bentuk tanggung jawab korporasi untuk kesejahteraan masyarakat.

• Komisi XIII dan Kemenkumham RI akan meninjau langsung perkembangan kasus konflik agraria di konsesi PT Toba Pulp Lestari untuk penyelesaian sengketa yang berkeadilan.

• Kasus akan diteruskan ke Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria yang dibentuk oleh DPR RI untuk ditindaklanjuti.

• Jawaban tertulis dari Kemenkumham RI dan PT Toba Pulp Lestari atas pertanyaan anggota Komisi XIII diminta paling lambat 7 hari kerja.