• Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dan Badan Kepegawaian Negara untuk memastikan pemenuhan kuota dosen PTKN sesuai dengan kebutuhan.

• Komisi VIII mendesak Kemenag berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Bappenas untuk meningkatkan anggaran BOPTN, KIP Kuliah, dan sarana-prasarana PTKN sesuai kebutuhan.

• Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI untuk memastikan pengembangan pengelolaan PTKN yang setara antar wilayah.

• Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk merevisi peraturan perundang-undangan yang menghambat internasionalisasi PTKN.

• Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI memfasilitasi PTKN bekerjasama dengan berbagai pihak terkait, baik Pemerintah Daerah maupun swasta, dalam rangka pengembangan pengelolaan PTKN.

• Komisi VIII DPR RI meminta Forum Rektor PTKN memberi laporan berkala mengenai perkembangan dan hambatan pengelolaan pendidikan dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.