• Komisi VIII DPR RI memahami realisasi anggaran Ditjen Pendidikan Islam tahun 2025 sebesar 77,50% dan mendesak percepatan penyerapan anggaran hingga 5 Desember 2025.

• Komisi VIII DPR RI mendesak Ditjen Bimas Islam untuk mengakselerasi penyerapan anggaran SBSN KUA dan menyetujui realokasi anggaran ke Sekretariat Jenderal Kemenag.

• Mendesak penambahan anggaran Ditjen Pendidikan Islam tahun 2026 sebesar Rp2,02 triliun karena penurunan dapat mempengaruhi target Renstra 2025-2029.

• Mendesak koordinasi dengan Kemenkeu untuk membuka blokir anggaran Ditjen Bimas Islam 2026 sebesar Rp571,2 miliar agar program berjalan optimal.

• Mendesak percepatan pembentukan Ditjen Pesantren sebagai unit eselon I dengan dukungan rencana kerja dan anggaran yang memadai.

• Mendesak koordinasi dengan Kemenkeu untuk percepatan realisasi usulan tambahan Belanja Pegawai Ditjen Pendidikan Islam 2025 sebesar Rp1,42 triliun.

• Mendesak koordinasi Kemenag, KemenPAN RB, dan BKN untuk menindaklanjuti penyelesaian Passing Grade Kemenag Swasta 2023 bagi guru madrasah PPPK.

• Mendesak Kemenag untuk memperkuat program digitalisasi dan data center pada Pusdatin serta EMIS.

• Mendesak pelaksanaan beasiswa PIP Madrasah/Pesantren dan KIP PTKI 2026 dengan prioritas, pemerataan, evaluasi berkala, dan pembayaran via Himbara/Pos Indonesia.

• Memastikan pemenuhan hak dan pengawasan anak di pesantren untuk mencegah kekerasan, sesuai dengan Juknis Pengasuhan Ramah Anak di Pesantren.

• Mengupayakan efisiensi anggaran Ditjen Pendidikan Islam tidak mengurangi kualitas layanan dasar dan kesejahteraan guru non-PNS.