• Komisi VIII menerima penjelasan pagu anggaran BPJPH 2025 sebesar Rp407,60 miliar setelah blokir Kemenkeu sebesar Rp29,21 miliar.

• Realisasi penyerapan anggaran BPJPH 2025 per 14 November 2025 mencapai Rp337,97 miliar atau 82,92% dari total pagu efektif.

• Pagu anggaran BPJPH 2026 sebesar Rp551,84 miliar, sebagian besar dialokasikan untuk sertifikasi halal gratis UMK (56,30%) serta operasional dan pendukung.

• Diperlukan revisi terhadap ketentuan masa berlaku sertifikat halal yang tercantum dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2023.

• BPJPH akan dilibatkan dalam sertifikasi halal untuk 3.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

• BPJPH mengusulkan pembentukan 10 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Produk Halal di berbagai provinsi pada tahun 2025.

• Komisi VIII akan melakukan kunjungan kerja ke Rumah Potong Hewan (RPH) untuk memastikan kepatuhan terhadap standarisasi proses halal.

• Mendesak BPJPH menambah jumlah UPT Jaminan Produk Halal di setiap provinsi.

• Mendesak BPJPH menertibkan dan memodernisasi RPH dan RPU agar memenuhi standarisasi halal.

• Mendesak BPJPH menambah SDM dan meningkatkan kompetensi Juru Sembelih Halal (JULEHA).

• Mendesak BPJPH meningkatkan koordinasi lintas K/L dan pemda untuk kelancaran sertifikasi usaha.

• Mendesak BPJPH mempercepat sertifikasi halal bagi SPPG Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

• Mendesak BPJPH merevisi UU No. 33/2014 untuk penguatan kelembagaan.