• Komisi VIII DPR RI menerima penjelasan dari Menteri Haji dan Umrah RI mengenai persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M di dalam negeri dan Arab Saudi.

• Mendesak Kementerian Haji dan Umrah RI menyusun jadwal, penanggung jawab, serta menyiapkan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan langkah darurat haji 2026 M.

• Mendesak Kementerian Haji dan Umrah RI menyampaikan kontrak kerja sama layanan haji (akomodasi, konsumsi, transportasi, armuzna) serta perkembangannya secara berkala.

• Menindaklanjuti arahan: standar biaya istitha’ah kesehatan satu harga dan konsep program murur-tanazul disosialisasikan jelas ke jemaah lansia.

• Memastikan jemaah zona 5 menerima layanan khusus, termasuk tanazul ke hotel Makkah, serta mengantisipasi keterlambatan konsumsi dan transportasi di Arafah.

• Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1447 H/2026 M harus disamakan dengan SK Presiden di masing-masing embarkasi.