• Komisi VIII DPR RI menerima penjelasan dari Menteri Haji dan Umrah RI tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, baik di dalam negeri maupun Arab Saudi.

• Mendesak Kemenhaj untuk menyusun tahapan jadwal, penanggung jawab, serta persiapan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan antisipasi keterlambatan visa dan armuzna.

• Kemenhaj diminta untuk menyiapkan langkah kedaruratan dan memastikan kenyamanan, keamanan, serta kemudahan akses bagi seluruh jemaah selama di Arab Saudi.

• Mendesak Kemenhaj untuk menyampaikan kontrak kerja sama layanan haji dan perkembangan penyelenggaraan ibadah haji secara berkala kepada Komisi VIII DPR RI.

• Menindaklanjuti arahan: standarisasi biaya istitha’ah kesehatan calon jemaah haji mengacu pada satu harga yang sama.

• Menindaklanjuti arahan: konsep jelas dan sosialisasi program murur dan tanazul untuk jemaah lansia.

• Menindaklanjuti arahan: jemaah zona 5 mendapatkan layanan khusus termasuk tanazul (pemindahan dari Mina ke hotel di Makkah).

• Menindaklanjuti arahan: antisipasi keterlambatan penyediaan dan pendistribusian layanan konsumsi dan transportasi pada puncak haji di Arafah.

• Menindaklanjuti arahan: penetapan BPIH tahun 1447 H/2026 M disamakan dengan SK Presiden di masing-masing embarkasi.