• Komisi VII DPR RI menerima penjelasan tentang kondisi, tantangan, dan pengembangan industri perfilman nasional dari Kementerian Ekonomi Kreatif/Bekraf dan asosiasi.

• Mendesak Kemenparekraf/Bekraf merumuskan kebijakan pembiayaan, pemasaran, dan mencegah monopoli distribusi film agar PH punya kesempatan adil.

• Memperkuat ekosistem perfilman inklusif melalui penambahan layar, standar kualitas, dan pemenuhan hak pelaku industri.

• Memperkuat penegakan hukum dan pengawasan digital untuk mengatasi pembajakan film secara efektif.

• Mendesak Menteri Ekonomi Kreatif/Bekraf menindaklanjuti pandangan Komisi VII, termasuk kolaborasi strategis untuk promosi film berbasis identitas budaya.

• Meningkatkan kualitas SDM dan konten film nasional yang edukatif, bukan hanya komersial, serta memaksimalkan peluang film animasi.

• Memfasilitasi production house (PH) baru agar berkembang dan bersaing dengan PH besar.

• Menginisiasi pertemuan antara Komisi VII, Kemenparekraf/Bekraf, dan pelaku industri film untuk membahas dukungan dan regulasi.

• Komisi VII DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Kreativitas Perfilman Indonesia untuk memperkuat ekosistem dan daya saing.

• Meminta Badan Perfilman Indonesia dan Gabungan Pengusaha Bioskop menyampaikan data statistik perfilman dalam 5 hari kerja.