• Komisi VII DPR RI menerima penjelasan Kemenperin terkait standardisasi bahan baku AMDK berdasarkan Permenperin No. 96/2011, 62/2024, dan Permen ESDM No. 14/2024.

• Mendesak produsen AMDK menyerahkan data tertulis (izin usaha, sumber bahan baku, kapasitas produksi, pegawai, lokasi pabrik, kontribusi pajak, sertifikat) untuk pengawasan Komisi VII DPR RI.

• Produsen AMDK didesak untuk mengomunikasikan sumber air produk secara jujur, transparan, dan akuntabel kepada publik.

• Mendesak Kemenperin dan produsen AMDK membantu Pemerintah merumuskan kebijakan pendayagunaan sumber daya air sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

• Kemenperin dan produsen AMDK didesak meningkatkan pengawasan berkala pada proses produksi AMDK dan kepatuhan SNI Wajib, serta mengomunikasikan hasilnya kepada publik.

• Memperhatikan peningkatan kualitas produk AMDK dan efisiensi harga agar lebih terjangkau bagi masyarakat.

• Menyusun regulasi implementasi industri hijau untuk penggunaan kemasan AMDK yang ramah lingkungan.

• Produsen AMDK harus meningkatkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi masyarakat sekitar pabrik dan mendukung konservasi sumber daya air.

• Melakukan audit independen pada perusahaan produsen AMDK untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

• Komisi VII DPR RI akan membentuk Panja Industri AMDK untuk merumuskan rekomendasi kebijakan perbaikan tata kelola industri AMDK.