• Komisi VII DPR RI menerima penjelasan Dirjen ILMATE Kemenperin terkait kinerja sektor ILMATE (Jan 2024-Sep 2025), kondisi aktual, tantangan, dan kebijakan penguatan daya saing industri nasional.

• Asosiasi Industri Baja menyoroti tingginya impor baja non-SNI dan penyalahgunaan HS Code, mendesak pengawasan impor, percepatan SNI, dan harga gas industri yang kompetitif.

• Industri Logam dan Mesin mengusulkan revitalisasi industri mesin, akses pembiayaan, peningkatan kapasitas komponen lokal, serta perlindungan Lartas untuk katup oil dan gas impor.

• Industri Otomotif meminta konsistensi kebijakan KBLBB, peningkatan TKDN, dukungan ekosistem kendaraan listrik, penegakan hukum terhadap truk tanpa homologasi dan ODOL, serta insentif fiskal fair.

• Industri Elektronika menghadapi banjir produk impor murah, mengusulkan insentif nonfiskal TKDN fleksibel dan revisi Permendag No. 16 Tahun 2025 untuk penerapan LARTAS.

• Komisi VII DPR RI mendukung peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga untuk mengawasi impor produk strategis, menindak pelanggaran, mengawal TKDN/P3DN, dan pelaporan rutin.

• Komisi VII DPR RI mendorong Kemenperin menyusun roadmap ILMATE, mempercepat TKDN/P3DN, meningkatkan koordinasi pengawasan, memperluas HGBT, dan mendorong industri hijau.

• Komisi VII DPR RI meminta pemerintah berkoordinasi dengan K/L terkait untuk pengawasan impor ketat, insentif fiskal, ketersediaan energi kompetitif, dan fasilitas pembiayaan investasi.

• Komisi VII DPR RI akan menindaklanjuti dengan Raker/RDP bersama Menteri Perindustrian, Kunspek ke kawasan industri, dan pendalaman pada rapat panja daya saing industri.