• Komisi VII DPR RI mengapresiasi penjelasan Menteri UMKM RI terkait target dan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025, termasuk plafon, jumlah debitur, dan penyaluran sektor produksi.

• Komisi VII DPR RI menerima penjelasan PT Askrindo dan PT Jamkrindo mengenai kinerja penjaminan KUR, prosedur, tantangan, serta masukan kebijakan untuk peningkatan kualitas penjaminan KUR.

• Mendesak Kementerian UMKM RI dan lembaga penjamin KUR (Askrindo, Jamkrindo) untuk meningkatkan realisasi debitur KUR baru dan graduasi serta memaksimalkan pengawasan penyaluran ke sektor produksi.

• Meminta peningkatan tata kelola penjaminan KUR yang transparan dan akuntabel, serta memastikan KUR di bawah Rp100 juta bagi UMKM tanpa agunan.

• Mempertimbangkan pelibatan BUMDESMA dalam penyaluran KUR dan mengoptimalkan penyaluran KUR untuk UMKM sektor ekonomi kreatif dan pariwisata.

• Kementerian UMKM RI, PT Askrindo, dan PT Jamkrindo diminta menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Komisi VII DPR RI dalam 5 hari kerja.