• Komisi VI DPR RI menerima penjelasan PT INALUM dan PT PLN terkait pasokan dan kebutuhan listrik INALUM di Sumatera Utara dan Kalimantan Barat, menindaklanjuti RDP sebelumnya.

• Komisi VI DPR RI mendukung PT INALUM untuk mendapat dukungan pemerintah dalam skema pembiayaan, penugasan khusus, dan fasilitasi pasokan listrik PLN.

• Dukungan pemerintah juga mencakup evaluasi regulasi ekspor-impor, kemudahan perizinan lingkungan, ketersediaan listrik, fasilitas pajak, dan pembebasan lahan.

• Komisi VI mendorong PT PLN untuk mendukung penambahan kebutuhan listrik PT INALUM sebesar 406 MW di Kuala Tanjung dan 931 MW di Mempawah, serta merevisi RUPTL.

• PT INALUM dan PT PLN diminta menyampaikan jawaban tertulis lengkap dalam 7 hari kerja atas pertanyaan dan masukan anggota Komisi VI DPR RI selama RDP.