• Rapat Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dibuka secara terbuka untuk evaluasi APBN TA 2025 dan pembahasan rencana program/kegiatan TA 2026.

• Komisi V DPR RI menyetujui pergeseran anggaran antar program dan unit eselon I, serta percepatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) Kementerian Pekerjaan Umum TA 2025.

• Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat realisasi APBN TA 2025 (keuangan 59,06%, fisik 61,54%) sesuai masukan.

• Kementerian Pekerjaan Umum diminta mempercepat proses lelang pengadaan barang/jasa TA 2026, meningkatkan keterlibatan pengusaha lokal, dan melengkapi jaringan irigasi bendungan.

• Diperintahkan untuk mengoptimalkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait pagu efektif dan memperhatikan pemerataan alokasi anggaran antar wilayah di Indonesia.