• Komisi XII meminta Kemenkumham mengevaluasi tata kelola royalti LMKN dan LMK yang kurang transparan, mengaudit pemungutan royalti, dan mengubah UU Hak Cipta serta PP No 35/2021 untuk melindungi pencipta.

• Komisi XII mendorong kolaborasi Kemenkumham dalam sosialisasi KI berbasis komunitas, UMKM, dan perguruan tinggi, serta mempercepat pencatatan budaya dan hak komunal untuk mencegah klaim asing melalui literasi inklusif.

• Pemanfaatan Sertifikat KI sebagai agunan KUR harus diatur UU untuk kepastian hukum. Kemenkumham didorong percepat regulasi validasi aset kreatif dan perluas akses modal UMKM nasional.

• Komisi XII mendorong pembentukan sistem arbitrase untuk sengketa hak cipta, merek, paten, dan desain industri guna mencegah praktik kartel dan memberikan pelayanan merata.

• Komisi XII mendorong percepatan penyusunan RUU Hak Cipta adaptif teknologi digital (AI) dan memperkuat perlindungan hak ekonomi kreator melalui resiprositas, pengawasan efektif, serta tata kelola transparan.

• Komisi XII meminta jawaban tertulis dari Dirjen KI terkait tanggapan dan masukan Anggota Komisi XII paling lambat 7 hari kerja.