Komisi VII
Kamis, 11 September 2025
RDPU Panja RUU Kepariwisataan Komisi VII dengan Pemerintah
• Rapat Panja Komisi VII DPR RI membahas RUU Kepariwisataan (perubahan UU No. 10 Tahun 2009), dibuka pukul 10.15 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
• Panja Komisi VII DPR RI menyepakati rumusan menimbang huruf c dan d, serta penyesuaian konsideran angka 2.
• Perubahan Pasal 1 angka 14 disepakati. Perubahan Pasal 11A ayat (1), (6), (8), (9) juga disepakati, dengan penghapusan kata “dapat” di ayat (10).
• Pasal 17P ayat (2) huruf h, yang mendorong pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, disepakati.
• Usulan Pemerintah terkait Pasal 52A ayat (4) dan Pasal 53 ayat (3) disepakati, begitu pula angka 47 dan angka 56.
• Pasal 57A ayat (2) dan (3) disepakati. Perbaikan rumusan penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf c dan Pasal 11A ayat (10) juga disepakati.
• Pasal 52B disepakati menjadi: “Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan/atau masyarakat menyelenggarakan pendidikan tinggi terapan di bidang Pariwisata”.
• Rumusan Pasal 52B ini disetujui oleh 8 Fraksi dan Panja Pemerintah.
• Panja Komisi VII sepakat untuk membawa hasil pembahasan RUU Kepariwisataan ini ke pengambilan keputusan pada Pembicaraan Tingkat I.
18 Feb
2026
Komisi V
Terbuka
Lapsing Raker dengan Menteri Perhubungan
18 Feb
2026
Komisi VI
Tertutup
Lapsing dengan PT BRI (Persero) dan PT Bank Mandiri (Persero)
18 Feb
2026
Komisi X
Tertutup
Lapsing Rapat Intern Panja Pelestarian Cagar Budaya
18 Feb
2026
Komisi X
Tertutup
Lapsing Rapat Intern
18 Feb
2026
Komisi X
Tertutup
Lapsing Raker dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI--18 Februari 2026
18 Feb
2026
Komisi X
Tertutup
Lapsing RDP Komisi X
11 Feb
2026
Komisi VI
Tertutup
Lapsing RDP dengan PT LEN Industri (Persero)/DEFEND ID dan Subholding
11 Feb
2026
Komisi VI
Terbuka
Lapsing RDP dengan PT Pertamina (Persero) dan Subholding
11 Feb
2026
Komisi VIII
Tertutup
Lapsing RDPU dengan Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Datar
11 Feb
2026
Komisi VIII
Tertutup
Lapsing Rapat Koordinasi Kunker Reses dengan Badan Penghubung Provinsi dan Mitra Kerja



