• Komisi VIII DPR RI menyampaikan urgensi perubahan UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

• Komisi VIII DPR RI menerima pertimbangan DPD RI atas RUU perubahan UU Haji dan Umrah.

• DPD RI menyarankan penyesuaian kebijakan di Indonesia agar sinkron dengan kebijakan Arab Saudi.

• DPD RI menekankan perlunya tata kelola yang lebih baik untuk ibadah haji yang aman, nyaman, dan mabrur.

• DPD RI mengusulkan penetapan kriteria isthita’ah kesehatan.

• DPD RI menyarankan penetapan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dilakukan lebih awal.