• Panja mengapresiasi paparan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X, XV, XXII, VIII, II, dan XIX mengenai pelestarian cagar budaya serta menerima masukan dan penjelasan yang disampaikan.

• Balai Pelestarian Kebudayaan diminta berkoordinasi intensif dengan Pemda untuk regulasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya daerah.

• Implementasi konsisten UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, termasuk zonasi, harus terus dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan.

• Balai Pelestarian Kebudayaan didorong gandeng mitra lintas sektor dan swasta, termasuk MoU, demi pelestarian adaptif dan koneksi transnasional situs cagar budaya.

• Kolaborasi Balai Pelestarian Kebudayaan dengan pelaku seni untuk mengembangkan narasi dan mempromosikan cagar budaya melalui media film atau kreasi seni lainnya.

• Balai Pelestarian Kebudayaan diminta sampaikan data permasalahan dan kebutuhan SDM kebudayaan (Juru Pelihara, Tenaga Ahli) sebagai bahan perumusan solusi bersama Kemenbud RI.

• Kemenbud RI harus melakukan langkah strategis dan persuasi agar cagar budaya milik masyarakat adat atau pribadi dapat didata dan dilestarikan secara optimal.

• Kemenbud RI dan Kemenkeu RI diminta mengalokasikan anggaran khusus untuk pelestarian cagar budaya yang mengalami atau terdampak bencana.

• Kemenbud RI berkolaborasi dengan BRIN dan BPS untuk meningkatkan riset dan pendataan, termasuk pendataan ulang Cagar Budaya (CB) dan Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB).

• Kemenbud RI didorong untuk penguatan regulasi dan tata kelola cagar budaya daerah, serta merumuskan konsep daya dukung dan daya tampung dalam konteks pelestarian.

• Pemerintah didorong untuk merumuskan kebijakan pemberian insentif daerah, seperti pengurangan PBB, biaya pemeliharaan, dan subsidi listrik bagi cagar budaya.

• Narasumber diharapkan memberikan tambahan masukan dan data paling lambat 3 November 2025 sebagai bahan penyusunan laporan dan rekomendasi Panja.