• Rapat menyepakati urgensi penguatan instrumen hukum untuk mencegah Indonesia dan Rusia menjadi tempat berlindung bagi pelaku kejahatan lintas batas.

• Dirjen HPI menyatakan perjanjian bersifat prosedural, memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepentingan nasional dalam memberantas kejahatan transnasional.

• Anggota DPR setuju RUU segera disahkan sebagai prioritas Presiden untuk pemberantasan korupsi dan kejahatan lintas negara.

• Catatan meliputi kejelasan tindak pidana yang dapat diekstradisi, kepastian perjanjian tidak merugikan Indonesia, dan antisipasi WNI tentara bayaran di Rusia.

• Direkomendasikan agar aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) dipersiapkan optimal untuk melaksanakan perjanjian ekstradisi.

• Mendorong revisi UU No. 1 Tahun 1979 untuk selaraskan nomenklatur kelembagaan dan pastikan kesetaraan mekanisme dengan Rusia.

• Pengesahan RUU diharapkan menutup celah hukum dan memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama hukum internasional yang adil dan efektif.