• Komisi IX DPR RI mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta perbaikan dan evaluasi menyeluruh sistem tata kelola oleh Badan Gizi Nasional bersama pemangku kepentingan.

• Mendesak percepatan pengesahan Perpres MBG untuk memastikan pelaksanaan yang hati-hati, anggaran kuat, serta memperjelas peran lintas sektoral dan daerah dalam tata kelola, pengawasan, dan respon KLB.

• Mendesak Badan Gizi Nasional dan BPOM RI mengimplementasikan MoU menyeluruh mencakup pengawasan rantai pasok, pelatihan penjamah pangan, mitigasi risiko, dan monitoring terpadu.

• Mendesak peningkatan standar pengelolaan pangan di SPPG, memastikan keamanan, mutu, dan gizi makanan sesuai CPPOB serta GHP.

• Mendesak pengawalan ketat keamanan dan mutu pangan MBG melalui pengawasan lapangan, sampling produk, dan uji laboratorium.

• Mendesak percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk SPPG dan pengawasan intensif oleh dinas kesehatan kabupaten/kota.

• Menetapkan kewajiban persetujuan resmi Kemenkes dan BPOM RI untuk SPPG baru demi menjamin standar keamanan pangan dan mutu sebelum izin operasional.

• Mendesak evaluasi dan pemberian sanksi bertahap bagi SPPG yang tidak memenuhi standar keamanan pangan, higiene, dan mutu yang menyebabkan insiden.

• Memastikan pengawasan internal dan eksternal berkala terhadap mitra penyedia makanan dan penjamah pangan, termasuk evaluasi dan uji lab.

• Berkoordinasi dalam pembentukan sistem deteksi dini dan tanggap darurat pangan, pola komunikasi krisis, penanganan cepat, serta edukasi keamanan pangan.

• Melaksanakan peningkatan kapasitas teknis dan tata kelola SPPG secara nasional melalui pelatihan, pendampingan, dan penempatan tenaga terkait.

• Mengoptimalkan model alternatif DASHAT untuk memperluas cakupan MBG bagi kelompok rentan, terutama di wilayah 3T, dengan pemberdayaan komunitas.

• Memastikan aspek kehalalan pangan MBG melalui sertifikasi halal, pengawasan bahan baku, produksi, dan distribusi.

• Mengintegrasikan data dan pelaporan keamanan pangan secara digital yang dapat diakses lintas sektor dan daerah sebagai basis kebijakan.

• Membentuk Pusat Pengaduan Terbuka yang mudah diakses masyarakat untuk penanganan laporan yang cepat, akurat, transparan, dan akuntabel.

• Melaksanakan Survei Gizi 2026 sebagai evaluasi dampak program MBG terhadap status gizi bayi, anak sekolah, bumil, dan busui serta menjadikannya baseline.