• Komisi XI DPR RI bersama Kemenkeu, Bappenas, BI, dan OJK menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro serta Sasaran dan Indikator Pembangunan RAPBN TA 2026.

• Asumsi makro yang disepakati meliputi pertumbuhan ekonomi 5.4-5.8%, inflasi 2.0-3.0%, nilai tukar Rp15.500-Rp16.500/USD, dan suku bunga SBN 10 tahun 6.30-7.30%.

• Sasaran pembangunan mencakup Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Gini Rasio, Indeks Modal Manusia, dan GNI per Capita.

• Pemerintah akan menjalankan kebijakan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi 2026 melalui pemberdayaan masyarakat, iklim investasi, ekspor, dan belanja K/L strategis.

• Alokasi pembangunan daerah secara inklusif dan merata akan disampaikan per Kabupaten/Kota selambatnya 5 September 2026.

• BI dan OJK memperkuat kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor strategis dan peningkatan pendapatan masyarakat.

• Pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan negara melalui sektor Pajak (CORETAX, transaksi digital), Kepabeanan dan Cukai (SKC), serta PNBP.

• Kerangka Makro Fiskal 2026 disepakati dengan Pendapatan Negara Rp3.147,7 T dan Belanja Negara Rp3.468,7 T.

• Komisi XI DPR RI memahami usulan defisit RAPBN 2026 sebesar 2.48% PDB sebagai kebijakan fiskal ekspansif yang terarah dan terukur.

• Pemerintah memastikan defisit dan utang negara tetap dalam batas aman dengan pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan prinsip kehati-hatian.

• Pembiayaan investasi APBN 2026 akan mengoptimalkan peran BLU dan SMV untuk agenda prioritas nasional dan pengelolaan aset negara.

• Proyeksi defisit APBN 2028-2029 akan dilaporkan Komisi XI DPR RI, termasuk kajian menuju target defisit 0% (balanced budget).

• Pembiayaan non utang sektor perumahan diarahkan untuk MBR, mengoptimalkan UU No. 1/2014, dan mewajibkan kontribusi pengembang.

• Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun berjalan harus mendapatkan persetujuan DPR RI sesuai peraturan berlaku.