• BNPP memaparkan progres terkait situasi terkini perbatasan antar negara dan antar pulau, mencakup kondisi batas, lintas batas, dan pembangunan kawasan.

• Komisi II DPR RI mendukung kebijakan transformatif BNPP hingga 2045, meminta konsistensi di RPJMN/RPJP.

• Mendesak BNPP memfungsikan PLBN yang belum operasional (misal PLBN Sebatik) untuk meningkatkan pelayanan dan ekonomi masyarakat perbatasan.

• Meminta BNPP menyelesaikan Outstanding Border Problems (OBP) RI-Malaysia dan Unresolved Segments RI-Timor Leste.

• DPR RI akan berkomunikasi antar Parlemen untuk penyelesaian batas RI-Timor Leste.

• Mendorong penguatan BNPP sebagai institusi pengelola perbatasan yang berwenang dalam menjaga integritas teritorial dan koordinasi.

• Meminta BNPP memanfaatkan kenaikan anggaran APBN untuk menyelesaikan konflik perbatasan, mengatasi penyelundupan, dan meningkatkan pelayanan publik.

• Mendukung evaluasi UU No. 43/2008 dan pembentukan UU/PP baru tentang pengelolaan batas negara, termasuk studi banding dan Indonesia Border Summit.