• Komisi XI DPR RI mendengarkan penjelasan RKA BPKP, LKPP, dan BPK RI untuk APBN TA 2026.

• Komisi XI DPR RI menyetujui pagu Anggaran BPKP TA 2026 sebesar Rp2.374.938.853.000,00.

• Mendukung usulan BPKP untuk tambahan anggaran sebesar Rp758.132.801.000,00 dalam APBN 2026, dialokasikan untuk Pengawasan Pembangunan & Dukungan Manajemen.

• BPKP diarahkan meningkatkan kualitas pengawasan program prioritas pemerintah, menjamin kualitas belanja pemerintah untuk efisiensi APBN/APBD & pertumbuhan ekonomi.

• Komisi XI DPR RI menyetujui pagu Anggaran LKPP TA 2026 sebesar Rp216.286.954.000,00.

• Mendukung usulan LKPP untuk tambahan anggaran sebesar Rp50.562.010.000,00 dalam APBN 2026, dialokasikan untuk Pengadaan Barang/Jasa Nasional & Dukungan Manajemen.

• LKPP diarahkan untuk peningkatan kinerja pengadaan barang/jasa, tata kelola, penggunaan produk dalam negeri/UMKM, dan sistem e-katalog yang user-friendly.

• Komisi XI DPR RI menyetujui pagu Anggaran BPK RI TA 2026 sebesar Rp8.434.960.000.000,00.

• BPK RI diarahkan untuk meningkatkan pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara, memperkuat pemeriksaan kinerja, serta meningkatkan kapasitas organisasi & pelayanan publik.

• Kepala BPKP, LKPP, dan Plt. Sekjen BPK RI akan menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Komisi XI DPR RI paling lambat 7 hari kerja.