• Pembahasan RUU Perubahan Ketiga UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dengan masukan dari berbagai Ormas Islam.

• MUI menyoroti jaminan ibadah haji yang baik, peran negara dan lembaga agama, penjelasan prinsip syariat, peningkatan layanan, serta pengelolaan DAM.

• MUI mengusulkan penambahan asas pelayanan, pelibatan MUI dalam istitha'ah kesehatan, pengawas eksternal syariah, dan sistem kontrak multiyears.

• NU menekankan asas layanan, maksimalisasi penyerapan kuota, peningkatan pelayanan di Armuzana, dan pentingnya istithaah kesehatan.

• Muhammadiyah menyoroti penguatan KBIHU, prioritas petugas haji, istitha'ah kesehatan sesuai regulasi Saudi, pengawas eksternal, dan sinkronisasi data.

• Persatuan Umat Islam mengusulkan penyesuaian regulasi haji dengan Saudi, antisipasi permainan kuota, dan pertimbangan Ormas Islam dalam Amirul Hajj.

• Al-Wasliyah meminta pengaturan tegas kuota haji khusus, pembentukan Komisi Pengawas Haji, pengaturan haji furada, dan kelembagaan setingkat Saudi.

• LDII mengusulkan penambahan kuota, transparansi dana haji, prioritas lansia/disabilitas, digitalisasi layanan, pengetatan izin, dan lembaga setingkat kementerian.

• Matlaul Anwar juga mendukung kelembagaan setingkat kementerian, pengaturan tegas kuota, pengetatan izin PPIU/PIHK, dan sanksi pidana mafia haji.

• Al-Irsyad menyoroti masalah pemondokan di Mina dan perlindungan jemaah dari penelantaran oleh PIHK atau biro perjalanan.