• Rapat membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun 2026 dari Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, BNPP, dan DKPP.

• Komisi II DPR RI menekankan agar anggaran fokus pada program substantif yang menyentuh pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas aparatur, bukan belanja administratif rutin.

• Diminta rasionalisasi dan realokasi anggaran untuk meningkatkan proporsi belanja substantif.

• Komisi II menyetujui anggaran prioritas seperti PTSL, Dukcapil, dan program pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan.

• Beberapa usulan anggaran berpotensi inefisiensi seperti Peta Zona Nilai Tanah dan kajian BSKDN ditinjau kembali.

• Usulan anggaran lainnya disetujui dengan catatan penyesuaian untuk efisiensi dan ketepatan sasaran, termasuk pemangkasan belanja operasional non-prioritas.

• Pembahasan lanjutan RKA K/L Tahun 2026 akan dilakukan setelah mitra kerja memberikan jawaban tertulis atas kesimpulan dan pertanyaan.