• Pemerintah perlu menyusun peraturan yang terintegrasi dengan kebijakan haji Arab Saudi.

• Presiden Prabowo Subianto memiliki political will memperbaiki tata kelola haji dengan membentuk Badan Penyelenggara Haji (BPH) RI.

• Diperlukan penguatan kelembagaan BPH menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

• Perlu antisipasi perubahan proses bisnis di Arab Saudi menjadi business to customer (B to C).

• Perlu dirumuskan penguatan perlindungan jemaah berbasis ganti rugi atau kompensasi.

• Diperlukan perluasan peran DPR RI dalam penetapan kuota haji.

• Perlu perhatian pada jemaah haji lansia dengan memperketat batas usia maksimal untuk menekan angka kematian.

• Perlunya proteksi terhadap pelaku usaha penyelenggaraan haji dan umrah dengan adanya haji dan umrah mandiri.

• Perlu efisiensi pengeluaran biaya perjalanan haji dengan memangkas masa tinggal di Arab Saudi.

• Perlu rasionalisasi terhadap subsidi biaya haji dalam perumusan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

• Perlu transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan kuota haji dengan mempercepat pengumuman nominasi calon jemaah.

• Perlu perlindungan bagi jemaah haji furoda.

• Penetapan besaran BPIH perlu dilakukan lebih awal.

• Perlu sanksi bagi PIHK dan PPIU yang merugikan jemaah.

• Manasik haji bagi calon jemaah haji harus dilakukan lebih awal.

• Penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun selalu ada masalah yang tidak bisa diprediksi.

• Penyusunan RUU PIHU perlu memperhatikan berbagai aspek termasuk aspek budaya.

• Berdasarkan pengalaman empiris selalu saja ada perubahan yang terjadi dalam setiap musim haji.