• Mendorong ATR/BPN RI perbaiki tata kelola PNBP sektor pertanahan dan dukung optimalisasi PNBP melalui revisi peraturan jenis & tarif layanan, dengan proyeksi peningkatan PNBP tahunan.

• Meminta ATR/BPN RI optimalkan potensi PNBP sektor pertanahan dengan pemetaan sistematis di seluruh daerah berbasis wilayah dan sektor, dorong iklim investasi sehat, serta pastikan tarif adil & proporsional.

• Meminta ATR/BPN RI perkuat pengawasan internal, tingkatkan transparansi & akurasi pelaporan PNBP, serta reformasi kelembagaan untuk minimalisasi risiko kebocoran dan tingkatkan kepercayaan publik.

• Mendorong ATR/BPN RI percepat sistem layanan pertanahan digital terintegrasi & pembayaran PNBP elektronik (e-payment/e-service) demi layanan cepat, efisien, transparan, akuntabel, dan optimalisasi PNBP.

• Penempatan SDM ATR/BPN RI harus berdasarkan kualifikasi, keahlian, dan kompetensi profesional untuk peningkatan kinerja kelembagaan dan mendukung optimalisasi pengelolaan PNBP sektor pertanahan.

• Meminta ATR/BPN RI perhatikan saran anggota dan laporkan progres kesimpulan secara berkala kepada Komisi II sebagai akuntabilitas & transparansi tata kelola PNBP sektor pertanahan.