• Komisi VI DPR RI menerima penjelasan PT Timah (Tbk) terkait kinerja korporasi Semester I 2025 dan roadmap pengembangan perusahaan.

• Apresiasi diberikan kepada PT Timah (Tbk) atas komitmen penerapan tata kelola pertambangan timah dan Good Mining Practices.

• Mendukung PT Timah (Tbk) melindungi penambangan rakyat melalui Satgas Halilintar, melegalisasi tambang ilegal melalui koperasi, dan menertibkan tambang kolektor.

• Mendorong PT Timah (Tbk) untuk tidak membeli hasil tambang ilegal dan mengambil langkah hukum terhadap operasional pertambangan ilegal.

• PT Timah (Tbk) didorong koordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi tata niaga timah (sisa pengolahan aset, smelter, terak, RKAB, reklamasi).

• PT Timah (Tbk) didorong memperkuat pasar domestik dan industri turunan untuk mengurangi impor produk mentah.

• PT Timah (Tbk) didorong menyusun strategi antisipasi fluktuasi harga komoditas timah global.

• PT Timah (Tbk) didorong mengimplementasikan roadmap perusahaan secara optimal untuk mencapai target.

• PT Timah (Tbk) diminta menjelaskan perkembangan gugatan terhadap UU No. 13 Tahun 1999 (Pemberantasan Tipikor Pasal 18 ayat 1 huruf b) di Mahkamah Konstitusi.

• PT Timah (Tbk) diminta koordinasi dengan BPI Danantara dan mantan karyawan untuk penyelesaian hak sesuai rekomendasi Komnas HAM.

• PT Timah (Tbk) diminta menyelesaikan seluruh sengketa lahan dengan masyarakat di berbagai daerah.

• Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah menerbitkan peraturan Mineral Kritis/Strategis dan turunannya untuk mendukung bisnis timah dan hilirisasi.

• PT Timah (Tbk) diminta menyampaikan jawaban tertulis lengkap dalam 7 hari kerja atas pertanyaan dan masukan anggota Komisi VI DPR RI.