• Komisi V DPR RI memahami penjelasan K/L terkait Pagu Anggaran Belanja K/L dan Dana Alokasi Khusus TA 2026 dalam RAPBN.

• Komisi V DPR RI sepakat dengan K/L mitra untuk mengevaluasi program Eselon I dan mengakomodir usulan, saran, serta pendapat Komisi V, khususnya program berbasis masyarakat dan strategis nasional.

• Terkait program BSPS, Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian PKP untuk memprioritaskan kebutuhan masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal.

• Komisi V DPR RI akan mengusulkan penentuan titik lokasi penerima BSPS untuk seluruh Provinsi di Indonesia.

• Percepatan usulan dan verifikasi program BSPS akan dimulai sejak awal tahun 2026.

• Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian PKP untuk menindaklanjuti usulan program/kegiatan RUSUNAWA untuk perguruan tinggi, pondok pesantren, dan masyarakat.