• FKKBIHU menyarankan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah untuk pengelolaan yang lebih baik.

• FKKBIHU menekankan pengelolaan kuota haji yang transparan dan bertanggung jawab.

• KBIHU perlu dilibatkan secara aktif dalam pembinaan manasik jemaah haji.

• Pemerintah diharapkan melibatkan FKKBIHU dalam evaluasi KBIHU.

• KBIHU dapat memperoleh 1 pembimbing untuk jemaah minimal 120 orang.

• Komnas Disabilitas mengusulkan pengaturan yang baik untuk hak penyandang disabilitas dalam ibadah haji.

• Aksesibilitas di Arab Saudi, termasuk Masjidil Haram, serta pendataan jemaah disabilitas masih menjadi tantangan.

• Komnas Disabilitas perlu secara eksplisit dicantumkan dalam RUU Haji untuk pengawasan hak penyandang disabilitas.

• Diperlukan definisi penyandang disabilitas yang jelas dan alokasi kuota haji khusus untuk mereka.

• Petugas haji harus memahami pelayanan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pembinaan, pelayanan, dan perlindungan.

• Asas inklusifitas perlu ditambahkan dalam ketentuan asas RUU Haji.

• Komunitas Lansia meminta persentase kuota haji yang pasti untuk lansia.

• Jemaah lansia memerlukan penyediaan pendampingan saat beribadah haji.

• Diperlukan pengaturan mengenai biaya tambahan bagi jemaah haji lansia.