• Komisi V DPR RI, Kemendes PDT, & Kemendes Transmigrasi sepakat Desa & Kawasan Transmigrasi dilepaskan dari status Kawasan Hutan/Taman Nasional.

• Komisi V mendorong Pemerintah terbitkan produk hukum komprehensif terkait pelepasan Desa dan Kawasan Transmigrasi dari Kawasan Hutan/Taman Nasional.

• Komisi V mewajibkan Kemendes PDT & Kemendes Transmigrasi tingkatkan koordinasi percepatan inventarisasi data, verifikasi lapangan, dan proses pelepasan Desa & Kawasan Transmigrasi.

• Komisi V, Kemendes PDT, & Kemendes Transmigrasi sepakat jalankan amanat Pasal 98 Ayat 6 UU No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2014.