Komisi II
Senin, 25 Agustus 2025
RDP Komisi II dengan Deputi SDM KemenPANRB & Ka BKN - NIP CPNS/PPPK & RPP Manajemen ASN
• Komisi II mengapresiasi progres pengadaan CASN 2024 dan kebijakan PPPK Paruh Waktu untuk penataan Non-ASN. Terbit 99% Pertek NIP CPNS 2024 dan 99,7% SK NIP.
• Penetapan NIP PPPK 2024 masih menghadapi masalah keterisian formasi dan pengunduran diri, terutama di Tahap II dengan SK terbit hanya 2.451.
• Mekanisme PPPK Paruh Waktu bertujuan menyelesaikan penataan Non-ASN, memberi kepastian status hukum, dan memenuhi kebutuhan ASN. 1,07 juta pegawai diusulkan.
• Proses penyusunan RPP Manajemen ASN (amanat UU No. 20/2023) membahas 22 substansi, draf telah diparaf menteri dan menunggu penetapan Presiden.
• Komisi II merekomendasikan PANRB & BKN menyelesaikan formasi PPPK melalui optimalisasi dan meningkatkan akurasi administrasi seleksi CASN.
• Pemerintah diminta mengevaluasi kebijakan penempatan ASN, mempertimbangkan domisili, dan memberikan insentif khusus bagi daerah 3T.
• KemenpanRB dan BKN didorong mengawasi pengangkatan PPPK Paruh Waktu dan Komisi II menekankan RPP Manajemen ASN segera ditetapkan.
• Deputi SDMA dan Kepala BKN diminta memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan yang belum terjawab dalam waktu 7 hari setelah RDP.
18 Feb
2026
Komisi V
Terbuka
Lapsing Raker dengan Menteri Perhubungan
18 Feb
2026
Komisi VI
Tertutup
Lapsing dengan PT BRI (Persero) dan PT Bank Mandiri (Persero)
18 Feb
2026
Komisi X
Tertutup
Lapsing Rapat Intern Panja Pelestarian Cagar Budaya
18 Feb
2026
Komisi X
Tertutup
Lapsing Rapat Intern
18 Feb
2026
Komisi X
Tertutup
Lapsing Raker dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI--18 Februari 2026
18 Feb
2026
Komisi X
Tertutup
Lapsing RDP Komisi X
11 Feb
2026
Komisi VI
Tertutup
Lapsing RDP dengan PT LEN Industri (Persero)/DEFEND ID dan Subholding
11 Feb
2026
Komisi VI
Terbuka
Lapsing RDP dengan PT Pertamina (Persero) dan Subholding
11 Feb
2026
Komisi VIII
Tertutup
Lapsing RDPU dengan Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Datar
11 Feb
2026
Komisi VIII
Tertutup
Lapsing Rapat Koordinasi Kunker Reses dengan Badan Penghubung Provinsi dan Mitra Kerja



