• Rapat Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/BPN membahas pendaftaran/perpanjangan HGU, HGB, HPL, serta ZNT dan dampaknya pada PBB-P2.

• 123,1 juta bidang tanah sudah terdaftar (98%), namun 2,9 juta bidang belum bersertipikat. Hanya sekitar 50% tanah wakaf bersertipikat.

• Isu perpanjangan hak: tarif layanan berdasarkan ZNT (PP 128/2015) menyebabkan potensi keluhan karena perbedaan signifikan dengan NJOP.

• ZNT sudah mencakup 63,21% wilayah, berkontribusi 47% PNBP pertanahan. Kenaikan PBB-P2 akibat ZNT lebih tinggi dari NJOP memicu protes.

• Permasalahan Hotel Sultan, pagar laut, PT Nirwana, dan kawasan hutan masih dalam proses penyelesaian. MoU dengan KLHK untuk HAT di kawasan hutan.

• Komisi II meminta Kementerian ATR/BPN mengaudit Hak Atas Tanah demi memastikan keadilan dan kemakmuran masyarakat.

• Komisi II mendorong percepatan penyelesaian 2,9 juta bidang tanah yang belum terdaftar melalui PTSL dan sertifikasi aset.

• Penertiban kawasan hutan harus tanpa tebang pilih, berlandaskan hukum, dan tidak merugikan masyarakat sekitar.

• Percepatan pendaftaran tanah ulayat secara menyeluruh, adil, dan partisipatif didesak untuk perlindungan berkelanjutan.

• Penuntasan Peta Zona Nilai Tanah di seluruh Indonesia didorong sebagai dasar kuat layanan, perpajakan, dan investasi.

• Komisi II meminta Kementerian ATR/BPN segera mengusulkan RUU tentang Pertanahan untuk menata tata kelola agraria.