• Komisi II DPR RI mendesak Kemendagri percepat penerbitan PP Penataan Daerah & PP Desartada paling lambat 2026.

• Mendorong Kemendagri terbitkan PP tindak lanjut UU No. 3/2024 tentang Desa terkait masa jabatan kepala desa.

• Meminta Kemendagri perhatikan masukan terkait kemandirian fiskal, penggabungan/aset/BUMD/dana desa, pemekaran, dan desa di kawasan hutan.

• Pembahasan kajian RPP Penataan Daerah dan Desartada yang masih tertunda karena moratorium DOB, meski sudah harmonisasi.

• Penjelasan SE No. 100.3/4179/SJ tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa 2 tahun bagi yang memenuhi syarat.

• Pemaparan kebijakan Pilkades, termasuk masa jabatan 8 tahun dan mekanisme jika hanya ada satu calon berdasarkan UU No. 3/2024.