• Komisi II DPR RI mendengarkan dan akan menindaklanjuti aspirasi IPN mengenai status PPPK guru/tenaga kependidikan, serta KM-KOMAT dan KTR Indonesia terkait masalah pertanahan.

• IPN menyuarakan keinginan PPPK beralih menjadi PNS untuk kepastian karier dan perlindungan, Komisi II meminta KemenPANRB menyusun pengaturan relevan.

• KM-KOMAT melaporkan masalah pembebasan lahan oleh PT London Sumatera Indonesia Tbk di Sumsel, meliputi janji kebun kemitraan yang absen dan HGU yang tumpang tindih.

• Ketua Divisi Bantuan Hukum KTR Indonesia mengungkapkan dugaan perampasan tanah Girik C.428 oleh PT Jaya Real Property Tbk di Tangsel, termasuk pembongkaran makam.

• Komisi II meminta KemenPANRB berkoordinasi untuk mengatur kepastian status, karier, jaminan sosial, dan perlindungan hukum bagi PPPK, termasuk potensi peralihan ke PNS.

• Komisi II meminta Kemen ATR/BPN verifikasi HGU No. 12/Musi Rawas dan selesaikan hak masyarakat terdampak PT London Sumatera Indonesia Tbk secara adil.

• Komisi II meminta Kemen ATR/BPN audit SHGB PT Jaya Real Property Tbk di Tangsel dan mempertimbangkan klaim ahli waris atas tanah Girik C.428.

• Kemen ATR/BPN diperintahkan memfasilitasi mediasi sengketa lahan di Tangsel dan Sumsel, mengedepankan kemanusiaan, kepastian hukum, dan keadilan.

• Kemen ATR/BPN harus memperkuat audit, verifikasi, dan pengawasan penerbitan HGU/SHGB serta legalitas tanah untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.

• Komisi II menekankan penindakan tegas terhadap oknum birokrasi/korporasi yang melanggar hukum, termasuk pencabutan izin/pembatalan HGU/SHGB ilegal.

• Kepala daerah diminta membantu penyelesaian sengketa tanah dan konflik agraria sesuai kewenangan demi kesejahteraan masyarakat.