• Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan masukan dari pakar/akademisi mengenai RUU Perubahan Keempat UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

• Fokus masukan adalah tentang konsep “organ BUMN sebagai penyelenggara negara” dalam RUU tersebut.

• Para pakar yang hadir berasal dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, UGM, Universitas Jenderal Soedirman, dan STIH IBLAM.

• Masukan yang diterima akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi Panja dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang ini selanjutnya.