• Komisi VI menerima penjelasan kinerja Semester I 2025, rencana kerja, aksi korporasi, serta roadmap pengembangan 2026 dari PT Antam, Inalum, dan Vale Indonesia.

• Komisi VI meminta Kementerian Perdagangan dan Perindustrian menunda ekspor emas hingga kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

• Komisi VI meminta pemerintah mempercepat perizinan dan persetujuan RKAB PT Antam dan PT Vale Indonesia untuk menjaga operasional, keuangan, dan mendukung program strategis.

• Komisi VI mendorong PT Antam, PT Inalum, dan PT Vale Indonesia sinergi dengan pemangku kepentingan demi optimalisasi program strategis 2026.

• Komisi VI mendorong PT Antam, PT Inalum, dan PT Vale Indonesia menciptakan iklim usaha kondusif untuk kinerja operasional berkelanjutan dan kontribusi negara.

• Komisi VI mendukung PT Inalum mendapatkan prioritas Proyek Strategis Nasional (PSN) percepatan hilirisasi, termasuk pembebasan lahan dan regulasi bauksit.

• Komisi VI mendukung PT Inalum memproteksi industri aluminium domestik serta menjajaki kerja sama strategis untuk pengembangan proyek dan ketersediaan listrik.

• Komisi VI mendorong PT Inalum sinergi antar stakeholder dalam implementasi kebijakan dan pelaksanaan proyek strategis.

• Komisi VI mendukung PT Vale Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan hilirisasi nikel berkelanjutan sebagai "enabler" transisi energi global.

• Komisi VI mendorong PT Vale Indonesia menjalankan operasi bisnis dan investasi berlandaskan prinsip Pertambangan Berkelanjutan dan praktik yang bertanggung jawab.

• Komisi VI meminta PT Antam, PT Inalum, dan PT Vale Indonesia menyampaikan jawaban tertulis lengkap atas seluruh masukan dalam waktu 7 hari kerja.

• Komisi VI akan memanggil PT Freeport dan melakukan kunjungan kerja ke lokasi tambang PT Antam, PT Inalum, dan PT Vale Indonesia di masa sidang berikutnya.

• Komisi VI akan memanggil PT Inalum dan PT PLN untuk membahas suplai dan permintaan listrik PT Inalum di Sumatera Utara pada masa sidang berikutnya.