• Gabungan PIHK mengusulkan kuota haji khusus minimal 8% untuk menjamin kepastian proporsi bagi Jemaah Haji Khusus.

• Gabungan PIHK menolak haji dan umrah mandiri, menilai tidak sejalan dengan regulasi resmi Arab Saudi dan menekankan peran PIHK.

• Gabungan PIHK mengusulkan syarat jarak haji terakhir dipersingkat menjadi 5 tahun dan keterlibatan PIHK dalam haji/umrah mandiri.

• SATHU mendorong diplomasi untuk meningkatkan kuota haji Indonesia, mengembangkan ekosistem ekonomi haji, dan konsumsi Jemaah bercitarasa Nusantara.

• SATHU menekankan perbaikan sistem aplikasi haji terpadu agar dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi.

• AMPHURI mengusulkan perjalanan ibadah Umrah hanya melalui PPIU dan menolak penyebutan Haji Mandiri karena risiko perlindungan Jemaah.

• AMPHURI mengusulkan pasal baru tentang migrasi Jemaah Haji Reguler ke kuota Haji Khusus dan pengakuan Asosiasi PIHU sebagai mitra Pemerintah.

• AMPHURI mendukung Badan Penyelenggara Haji sebagai Kementerian Haji dan Umrah serta optimalisasi Kampung Haji di Arab Saudi.

• ASPHURI mengusulkan kuota haji untuk PIHK minimal 8% dan menolak haji/umrah mandiri.

• ASPHURI mengusulkan peninjauan ulang atau penghapusan aturan vaksinasi umrah (Meningitis dan Polio) yang dianggap tidak relevan lagi.