• Komisi X DPR RI mengapresiasi rencana jangka pendek-menengah Menpora RI terkait reformasi birokrasi, tata kelola, penguatan karakter pemuda, dan pengembangan olahraga.

• Kemenpora diminta memastikan deregulasi akuntabel dan transparan untuk menghindari kekosongan hukum dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan.

• Kemenpora agar memediasi dualisme kepengurusan cabor (tenis meja) dan organisasi kepemudaan sesuai perundang-undangan demi kepastian hukum dan soliditas program.

• Koordinasi dengan Kemendikdasmen RI diperlukan untuk pemanfaatan BOS Daerah guna peningkatan prestasi olahraga pendidikan.

• Perhatian harus diberikan kepada seluruh cabang olahraga, tidak hanya yang unggulan saja.

• Evaluasi dan optimalisasi pengelolaan serta perawatan fasilitas olahraga yang ada agar dapat digunakan secara berkelanjutan.

• Olahraga harus dikembangkan sebagai sektor strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui industri, pariwisata, dan penciptaan lapangan kerja.

• Pembinaan dan penguatan peran pendukung olahraga (supporter) agar dapat memberikan dukungan positif, tertib, dan terarah.

• Pengarusutamaan pemuda-pemudi sebagai bagian terinternalisasi dalam pembangunan nasional berbasis Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

• Dukungan untuk pembenahan manajemen National Paralympic Committee (NPC) agar transparan dan akuntabel, mendukung peningkatan prestasi atlet disabilitas.

• Penyediaan skema dana pensiun olahraga bagi atlet dan pelatih berprestasi sebagai bentuk penghargaan dan jaminan keberlanjutan karier.

• Pembagian rentang usia pemuda merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

• Percepatan penetapan Provinsi NTT dan NTB sebagai tuan rumah PON XXII Tahun 2028.

• Pandangan dan catatan Anggota Komisi X DPR RI yang belum terjawab akan disampaikan secara tertulis paling lambat 6 Oktober 2025.