Komisi X
Rabu, 27 Agustus 2025
Raker Komisi X dengan Menbud - 27 Agt 2025
• Pagu Anggaran Kemenbud RI TA 2026 ditetapkan sebesar Rp1,507 triliun, dengan usulan tambahan anggaran sebesar Rp4,280 triliun.
• Komisi X DPR RI meminta pendalaman pagu dan usulan tambahan anggaran melalui RDP/konsinyasi dengan beberapa catatan.
• Kemenbud RI didorong berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk inovasi pengelolaan guna meningkatkan kunjungan ke museum dan taman budaya.
• Kemenbud RI perlu mengadaptasi teknologi untuk mengenalkan budaya Indonesia, dengan tetap mempertahankan nilai dan otentisitas lokal.
• Diperlukan kajian dan pemetaan prioritas cagar budaya yang mendesak untuk revitalisasi dan pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM).
• Kemenbud RI diminta merumuskan program-program afirmasi kebudayaan, khususnya untuk suku terasing atau komunitas di daerah tertentu.
• Penjelasan rinci dan komprehensif atas pagu anggaran serta usulan tambahan diperlukan sebagai argumentasi peningkatan anggaran.
• Komisi X DPR RI mendorong transparansi, akuntabilitas, dan dampak langsung Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik BOP Museum dan Taman Budaya.
• Komisi X DPR RI dan Kemenbud RI sepakat untuk melakukan RDP/konsinyasi materi rancangan RKA KIL Tahun 2026 dalam waktu dekat.
18 Feb
2026
Komisi V
Terbuka
Lapsing Raker dengan Menteri Perhubungan
18 Feb
2026
Komisi VI
Tertutup
Lapsing dengan PT BRI (Persero) dan PT Bank Mandiri (Persero)
18 Feb
2026
Komisi X
Tertutup
Lapsing Rapat Intern Panja Pelestarian Cagar Budaya
18 Feb
2026
Komisi X
Tertutup
Lapsing Rapat Intern
18 Feb
2026
Komisi X
Tertutup
Lapsing Raker dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI--18 Februari 2026
18 Feb
2026
Komisi X
Tertutup
Lapsing RDP Komisi X
11 Feb
2026
Komisi VI
Tertutup
Lapsing RDP dengan PT LEN Industri (Persero)/DEFEND ID dan Subholding
11 Feb
2026
Komisi VI
Terbuka
Lapsing RDP dengan PT Pertamina (Persero) dan Subholding
11 Feb
2026
Komisi VIII
Tertutup
Lapsing RDPU dengan Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Datar
11 Feb
2026
Komisi VIII
Tertutup
Lapsing Rapat Koordinasi Kunker Reses dengan Badan Penghubung Provinsi dan Mitra Kerja



