• Perubahan redaksional Pasal 1 Angka 6 tentang “Perizinan P3RT” sebagai legalitas Pemerintah Pusat untuk perekrutan, seleksi, dan penempatan PRT di Indonesia.

• Perubahan redaksional Pasal 1 Angka 7 tentang “Kesepakatan” antara Pemberi Kerja dan PRT terkait hak dan kewajiban secara jelas dan mudah dimengerti.

• Penyempurnaan rumusan Pasal 1 Angka 8 tentang “Perjanjian Kerja” sebagai perjanjian tertulis antara PRT yang direkrut tidak langsung dengan Pemberi Kerja.

• Rumusan Pasal 1 Angka 9, 10, 13, 16, 18, 19, 20, dan Angka 21 disetujui sebagaimana draf RUU.

• Penyempurnaan rumusan Pasal 1 Angka 11 tentang “Upah” sebagai hak PRT dari Pemberi Kerja berupa uang dan/atau bentuk lain sesuai Kesepakatan atau Perjanjian Kerja.

• Perubahan redaksional Pasal 1 Angka 12 tentang “Pelindungan” sebagai upaya memastikan penghormatan, pemenuhan, dan penegakan hak-hak PRT secara menyeluruh.

• Rumusan Pasal 1 Angka 14 terkait waktu kerja untuk sementara dipending.

• Penyempurnaan rumusan Pasal 1 Angka 15 tentang “Cuti” sebagai hak PRT untuk tidak masuk kerja atau tidak melakukan Pekerjaan Kerumahtanggaan.

• Penambahan frasa "pemerintah desa" pada Pasal 1 Angka 17 tentang “Mediasi” sebagai penyelesaian perselisihan di luar pengadilan.

• Rumusan Pasal 2 beserta penjelasannya disetujui sebagaimana draf RUU.

• Rumusan Pasal 3 beserta penjelasannya disetujui dengan penambahan frasa “dan PORT” pada huruf a.