• Penurunan TKD bukan berarti penurunan dukungan pusat, karena banyak alokasi belanja diarahkan langsung ke daerah melalui program nasional, belanja K/L, dan skema pembiayaan lain.

• Bentuk dukungan fiskal lain mencakup belanja K/L (infrastruktur, pendidikan, kesehatan), Dana Desa (Rp80 T), belanja non-TKD (subsidi, bansos), dan 8 Program Strategis Nasional.

• Pemerintah pusat berkomitmen memastikan pemerataan pembangunan dan layanan publik di daerah tidak terganggu oleh penyesuaian TKD.

• Komisi XI memahami kekhawatiran daerah terhadap dampak TKD dan memandang forum ini strategis untuk menyelaraskan persepsi, menampung aspirasi, serta mencari solusi sinergis.

• Komisi XI akan mengawal alokasi fiskal daerah, memastikan keadilan dan efektivitas transfer, serta mendorong transparansi pemerintah pusat dalam menjelaskan struktur belanja.

• Komisi XI mengajak Pemda (DPRD Sumsel) meningkatkan kapasitas fiskal, memperkuat PAD, dan mengoptimalkan pemanfaatan insentif fiskal berbasis kinerja.

• Komisi XI siap memfasilitasi koordinasi langsung antara DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Kementerian Keuangan.

• Audiensi diharapkan menghasilkan pemahaman konstruktif, rekomendasi solutif, dan komitmen bersama agar pembangunan daerah tidak terhambat penyesuaian kebijakan fiskal pusat.