UU Penyesuaian Pidana disahkan DPR pada Sidang Paripurna 8 Desember 2025. UU ini terdiri dari 3 bab dan 9 pasal yang disusun untuk menyesuaikan hukum pidana agar konsisten antara UU No. 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) dengan UU lain serta peraturan daerah Perda. UU ini penting untuk mencegah adanya disharmoni pengaturan lintas UU dan Perda. Selain itu, UU ini juga jadi kesempatan memperbaiki kesalahan redaksional (typo) pada naskah KUHP yang diteken tahun 2023. 

UU Penyesuaian Pidana jadi mendesak karena KUHP baru akan segera berlaku awal tahun 2026. Penyesuaian pidana dan perbaikan kesalahan dalam KUHP akan menghindari risiko ketidakpastian hukum dan tumpang tindih aturan.