Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Bob Hasan mengatakan Badan Pusat Statistik akan berwenang mengakuisisi data dalam revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Dengan adanya kewenangan itu, terbuka peluang BPS akan mengambil alih data yang disimpan oleh kementerian dan lembaga lain, termasuk dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Statistik (RUU Statistik) sebagai usul DPR RI. Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2025-2026 yang digelar di ruang paripurna gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2025).

PKS menyetujui RUU Statistik sambil mendorong integrasi data nasional dan penguatan BPS menjadi setingkat kementerian agar koordinasi/standardisasi data tak tumpang tindih.

Hadir dalam rapat itu, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Dasco mulanya meminta pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Statistik. Sebanyak delapan fraksi pun menyampaikan pandangannya secara tertulis.DPR RI menggelar rapat paripurna hari ini. DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Statistik (RUU Statistik) dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) menjadi rancangan undang-undang (RUU) usul DPR RI.

RUU Perkoperasian, RUU Statistik, dan RUU PPMI ditargetkan tuntas tahun ini.