Revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengubah UU No. 20/2003. Proses revisinya akan menggunakan metode kodifikasi karena aturan pendidikan saat ini terpecah dalam berbagai regulasi, di antaranya UU Sisdiknas, UU Pendidikan Tinggi, UU Guru dan Dosen, dan UU Pesantren. 

UU Sisdiknas selama ini adalah payung hukum seluruh kebijakan pendidikan, mulai dari mengatur kompetensi guru hingga jenis institusi pendidikan. Namun, selama dua dekade setelah disahkan, ternyata mutu pendidikan Indonesia masih stagnan. Ini terjadi karena UU Sisdiknas yang sekarang berlaku masih tumpang tindih dengan aturan lainnya. Maka dari itu, penyelarasan peraturan pendidikan perlu dilakukan.

Walaupun RUU Sisdiknas banyak didukung masyarakat, RUU ini juga menuai kritik dari berbagai pihak. Misalnya pada 2022 lalu, RUU Sisdiknas sempat dibahas di DPR, tapi gagal disahkan karena ada pro-kontra mengenai beberapa poin substansinya, seperti tata kelola guru, tunjangan profesi guru, dan penghilangan kata “madrasah” dalam drafnya. Selain itu, beberapa ahli menganggap RUU ini dibahas tergesa-gesa dan minim partisipasi publik. Maka dari itu, pada proses kali ini, pembahasannya harus transparan melalui diskusi publik yang bermakna.