RUU Perlindungan Saksi dan Korban (PSDK) mengubah UU No. 13 Tahun 2006. Perubahannya dirasa mendesak karena KUHP dan KUHAP sudah mulai berlaku awal tahun 2026 sehingga ketiga aturan ini perlu diselaraskan. RUU ini akan mengubah lebih dari 50 persen isi UU 13/2006, yang terdiri dari 12 Bab dan 96 Pasal.

RUU PSDK penting disahkan karena korban tindak pidana kerap menghadapi risiko berlapis ketika melaporkan peristiwa pidana, mulai dari ancaman keamanan, tekanan sosial, hingga dampak ekonomi. Maka, rancangan UU ini adalah bentuk perlindungan negara terhadap saksi dan korban, serta upaya mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu yang berkeadilan bagi semua pihak. 

Sebelumnya, cakupan RUU masih terbatas pada pelaksanaan penghukuman atau pemidanaan, sedangkan saat ini cakupan perlindungannya meluas, tidak hanya pada lingkungan peradilan pidana, tetapi juga peradilan umum, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), hingga Mahkamah Konstitusi (MK).

Dua isu utama dibahas dalam proses harmonisasinya. Pertama, tentang cakupan tindak kejahatan yang dilindungi, yaitu seluruh tindak pidana dan perkara perdata yang relevan. Kedua, tentang penguatan kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), termasuk perluasan kehadiran lembaga hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta pembentukan satuan tugas khusus perlindungan korban.