Revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) jadi penting untuk disahkan tahun ini karena harus menyelaraskan isinya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sudah berlaku di awal 2026. Selasa, 21 April 2026, RUU PSKD akhirnya disahkan menjadi UU. Revisi UU PSDK mengubah lebih dari 50 persen isi UU PSDK sebelumnya (UU No. 13/2006) yang terdiri dari 12 Bab dan 96 Pasal.

UU ini direvisi sebagai bentuk pelindungan negara terhadap saksi dan korban, serta upaya mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu yang berkeadilan bagi semua pihak. Selama ini, korban tindak pidana kerap menghadapi risiko berlapis ketika melaporkan peristiwa pidana, mulai dari ancaman keamanan, tekanan sosial, hingga dampak ekonomi.

Revisi UU PSDK fokus pada pelindungan saksi dan korban selama proses peradilan pidana. Namun, jaminan kekebalan hukum kini diperluas dari yang awalnya hanya pada aspek pidana menjadi juga mencakup aspek perdata. Artinya, sekarang subjek yang dilindungi berhak tidak dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas kesaksian atau laporan yang mereka berikan.

Ada dua isu utama yang dibahas dalam proses harmonisasinya. Pertama, cakupan tindak kejahatan yang dilindungi mencakup seluruh tindak pidana dan perkara perdata yang relevan. Kedua, tentang penguatan kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), termasuk perluasan kehadiran lembaga hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta pembentukan satuan tugas khusus perlindungan korban.