RUU Penyadapan dirancang untuk menyatukan ketentuan penyadapan oleh aparat penegak hukum, yang selama ini tersebar dalam UU Polri, UU KPK, UU Narkotika, UU Kejaksaan, UU ITE dan KUHAP. 

RUU Penyadapan menjadi penting karena dalam KUHAP terbaru, Pasal 136 (2) menyatakan bahwa ketentuan mengenai penyadapan akan diatur dalam UU yang berlaku. Sementara, saat ini belum ada UU yang berlaku khusus mengatur penyadapan. 

Maka, RUU Penyadapan perlu segera dibahas dan disahkan untuk menjadi regulasi yang mengatur tentang praktik penyadapan secara komprehensif, tegas, dan akuntabel dalam penegakan hukum serta perlindungan privasi warga. RUU ini diharapkan menjadi payung hukum utama agar kewenangan penyadapan memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan pelanggaran privasi.