RUU Penyadapan mengatur penyadapan oleh aparat penegak hukum di Indonesia secara khusus dan menyeluruh.

Selama ini, aturan praktik penyadapan tersebar di berbagai UU seperti UU ITE, KUHAP, dan UU KPK—tanpa satu aturan tunggal. RUU Penyadapan memastikan praktik penyadapan dilakukan secara sah dan tidak melanggar hak privasi warga negara. Sebelumnya, RUU ini sudah masuk ke Prolegnas Prioritas pada 2018.

Tim Bijak belum mendapatkan update terbaru tentang RUU ini, poin-poin di bawah berasal dari pembahasan RUU ini di tahun-tahun sebelumnya.