Revisi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) merupakan perubahan pertama atas UU Nomor 4 Tahun 2023 dan merupakan tindak lanjut dari Putusan MK yang menganulir sejumlah klausa dalam UU P2SK yang lama.

Ada 16 pokok materi yang diusulkan DPR untuk direvisi dan akhirnya disahkan. Tiga di antaranya berkaitan langsung dengan hasil uji materi MK: soal independensi LPS, kelembagaan LPS, dan penyidik di sektor jasa keuangan.

Sisanya berkaitan dengan penguatan dan penyempurnaan lembaga keuangan yang diyakini DPR perlu, termasuk soal penilaian dan evaluasi terhadap BI, LPS, dan OJK di bawah pengawasan DPR, pengaturan aset keuangan digital dan aset kripto, serta, yang paling membuat pakar ekonomi resah, tambahan mandat bagi Bank Indonesia (BI) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tambahan mandat bagi BI dalam Revisi UU P2SK menjadi perdebatan di kalangan pakar karena mandat pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi dapat saling bertentangan. Selain itu, ada kekhawatiran mandat ganda ini akan jadi pintu masuk campur tangan pemerintah (eksekutif) yang bersifat politis.

Mandat ganda ini nampaknya terinspirasi dari dual mandate Bank Sentral Amerika Serikat (Federal Reserve, atau The Fed), yaitu membuka lapangan kerja seluas-luasnya sekaligus menjaga stabilitas harga (tidak memicu inflasi) sehingga dapat mendorong sektor ekonomi riil, konsumsi rumah tangga, sampai daya beli. 

Namun, pakar menilai bahwa jika BI diberi mandat ganda, ada potensi target stabilitas moneter bakal dikompromikan demi mencapai target pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Mandat ganda juga cenderung rawan dipolitisasi karena target pertumbuhan ekonomi berada di tangan lembaga eksekutif. Jangan sampai kebijakan moneter diarahkan untuk mendukung pencapaian janji politik pemerintah.