Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Pekerja Migran Indonesia (PMI) menghadapi ancaman serius tanpa perlindungan hukum yang memadai. Draf revisi UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) yang sedang dibahas DPR sama sekali tidak mengatur klausul perlindungan bagi para pembela HAM yang mendampingi dan mengadvokasi pekerja migran.

“Memang di dalam revisi undang-undang P2MI belum ada klausul terkait pembela HAM. Padahal pembela HAM perannya sangat krusial dalam mendampingi dan mengadvokasi perlindungan pekerja migran. Peran yang krusial tersebut sering luput dari perlindungan. Kadang adanya retaliasi terhadap mereka, mereka juga diancam, diserang tidak hanya mereka tetapi juga keluarga mereka."

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin mengungkapkan strategi baru pemerintah dalam mengelola nasib jutaan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Mukhtarudin menegaskan pemerintah berkomitmen penuh mengoptimalkan pengelolaan pekerja migran dengan fokus peningkatan kualitas SDM. Mukhtarudin optimistis regulasi baru akan menjadi payung hukum yang lebih kokoh bagi perlindungan pekerja migran di luar negeri.

Komnas Perempuan juga mendorong agar KPPPA dapat etrlibat dalam revisi UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) agar lebih berperspektif HAM dan gender. Komnas Perempuan juga mendorong penerapan Prinsip-Prinsip Bisnis dan HAM (UNGPs) agar sektor usaha turut memastikan pemenuhan hak-hak perempuan pekerja.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), bakal memberikan payung hukum tegas terhadap praktik mafia penyalur tenaga kerja ilegal. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Iman Sukri mengatakan, selama ini banyak oknum yang menyasar masyarakat di desa-desa dengan menawarkan pekerjaan ke luar negeri secara tidak resmi.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (RUU PPMI) masih berlangsung dan terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar audiensi dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari berbagai negara untuk mendengarkan masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Langkah ini merupakan komitmen Baleg dalam memastikan proses legislasi berjalan secara inklusif dan partisipatif.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung, menegaskan penyusunan RUU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan pekerja dengan keberlangsungan dunia usaha. Baleg terbuka terhadap berbagai masukan, baik dari asosiasi, akademisi, maupun masyarakat sipil. Masukan kritis pun akan tetap menjadi pertimbangan dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) RUU PPMI.

Ada 10 substansi utama dalam revisi UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dua di antaranya yang paling menonjol adalah penguatan kelembagaan negara dan peningkatan perlindungan di seluruh tahap penempatan, mulai dari pra-keberangkatan, masa kerja di luar negeri, hingga purna penempatan untuk memastikan hak dan keamanan pekerja migran tetap terjamin.